OJS Kader Bangsa University
Not a member yet
303 research outputs found
Sort by
STUDY HUKUM TENTANG PERILAKU JUDI KARTU REMI DI MASYRAKAT KAMPUNG BANDAR KASIH KECAMATAN NEGERI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Dampak perjudian kartu remi di kalangan masyarakat kampung Bandar Kasih Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dan Apa faktor pendorong para pelaku di kampung Bandar Kasih Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan melakukan perjudian kartu remi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang terjadi pada para pelaku yang melakuakn judi kartu remi ini yaitu bersikap adiksi (kecanduan) dan menjadi pesta miras karena hasil kemenangan yang mereka dapatkan kebanyakan akan digunakan untuk berpesta minuman keras. Selain itu, ada juga faktor yang menyebabkan para pelaku tersebut melakukan judi kartu remi yaitu terdapat 4 faktor:1) faktor belajar, 2) faktor sosial dan ekonomi, 3) faktor lingkungan , dan 4) faktor lapangan kerja
SEJARAH DAN EKSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Abstrak
Peraturan Daerah sejatinya merupakan implikasi dari hadirnya orientasi otonomi daerah sebagai salah satu tujuan dari gerakan reformasi. Sebagai manifestasi otonomi daerah, Peraturan Daerah sejatinya memiliki orientasi untuk meletakkan kemandirian dan responsivitas daerah terkait perkembangan dan kebutuhan hukum di daerah. Penelitian ini bertujuan menggali aspek historis gagasan pengoptimalan peraturan daerah sebagai bagian dari upaya meneguhkan otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pada pendekatan konsep, perundang-undangan, serta pendekatan sejarah. Hasil penelitian menegaskan bahwa sejarah pembentukan peraturan daerah pada era awal kemerdekaan, era orde lama, era orde baru, hingga era reformasi dan saat ini terjadi berbagai perubahan terkait pengaturan peraturan daerah yang terjadi secara signifikan terutama pascareformasi yang salah satu tuntutan reformasi adalah adanya otonomi daerah yang tentunya hal ini berdampak pada pengaturan terkait peraturan daerah. Pengaturan mengenai peraturan daerah sejatinya mendapatkan kedudukan yang jelas terutama era pascareformasi karena salah satu tuntutan reformasi adalah otonomi daerah yang secara mutatis mutandis juga memerlukan instrumen peraturan daerah. Orientasi ke depan, perlunya kajian dan penelitian mengenai produk hukum berupa Peraturan Bersama Antardaerah/Peraturan Bersama Kepala Daerah yang memerlukan kajian dan analisis terutama berkaitan dengan kedudukan hukum Peraturan Bersama Antardaerah/Peraturan Bersama Kepala Daerah serta bagaimana metode pengujiannya (judicial review), bagaimana mekanisme pembatalannya, hingga efektivitas pelaksanaannya.
Kata Kunci: Judicial Review, Otonomi Daerah, Peraturan Daerah.
Abstract
Regional regulations are actually an implication of the presence of regional autonomy orientation as one of the objectives of the reform movement. As a manifestation of regional autonomy, regional regulations actually have an orientation to place regional independence and responsiveness regarding developments and legal needs in the region. This study aims to explore the historical aspects of the idea of optimizing regional regulations as part of efforts to strengthen regional autonomy. This research is normative legal research by prioritizing conceptual, statutory, and historical approaches. The results of the study confirm that the history of the formation of regional regulations in the early independence era, the Old Order era, the New Order era, to the reform era and currently there have been various changes related to the regulation of regional regulations that have occurred significantly, especially post-reform where one of the demands for reform is the existence of regional autonomy which of course this has an impact on regulations related to regional regulations. Regulations regarding regional regulations actually get a clear position, especially in the post-reformation era because one of the demands for reform is regional autonomy which mutatis mutandis also requires regional regulatory instruments. Orientation to the future, the need for studies and research on legal products in the form of Joint Inter-regional Regulations/Joint Regulations of Regional Heads which require study and analysis, especially with regard to the legal standing of Joint Regulations between Regions/Joint Regulations of Regional Heads and what is the method of testing (judicial review), what is the cancellation mechanism , to the effectiveness of its implementation.
Keywords: Judicial Review, Regional Autonomy, Regional Regulations
Determinasi Motivasi dan Kinerja: Analisis Kepuasan Kerja, Keterikatan Karyawan dan Kepemimpinan
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mensintesa kajian literatur terkait kinerja karyawan, motivasi, kepuasan kerja, keterikatan karyawan, dan kepemimpinan serta melihat hasil penelitian terhadap variabel-variabel yang akan ditinjau dan apakah ada pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan literature review dengan mencari referensi yang berhubungan dengan variabel terkait. Penelitian ini memberikan gambaran tentang artikel yang diperoleh dengan mendeskripsikan pengaruh antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa variabel mempengaruhi bukti paparan dalam matriks. Kajian kinerja karyawan dalam artikel tinjauan pustaka ini secara eksplisit berfokus pada variabel pendukung yang dapat meningkatkan kinerja karyawan yaitu motivasi, kepuasan kerja, keterikatan karyawan dan kepemimpina
Benefits Analysis of Investing in Sharia Stock LQ 45 2017-2021 Period in Indonesian Capital Market
The main purpose of investing is to generate and increase profits in the form of a certain amount of money. Profit considerations for investors will influence the outcome of investment planning decisions. A new challenge for Muslim investors is whether investing in Islamic stocks can generate better returns and minimize risk. Or the risk is greater than the return achieved. Problems that often occur in the field experienced by investors are misjudging and analyzing the shares purchased, weak knowledge about shares, failing to make profits (Capital Loss), not getting capital again, not getting dividends, the company is not liquid. Seeing this phenomenon, it is necessary to analyze the profit level of investing in LQ45 sharia shares in the Indonesian Capital Market. This type of research is descriptive quantitative and correlative with a literature study approach with secondary data as a source of data. Based on the results of descriptive analysis within a period of 5 years, it shows that the average return of Islamic stocks is -0.010424062 or -1%. There are 17 sharia stock companies, there are 10 companies that get negative returns so that it has an impact on the overall average return of sharia shares.Tujuan utama berinvestasi adalah untuk menghasilkan dan meningkatkan keuntungan dalam bentuk sejumlah uang tertentu. Pertimbangan keuntungan bagi investor akan memengaruhi hasil keputusan perencanaan investasi Tantangan baru bagi investor Muslim adalah apakah berinvestasi di saham syariah dapat menghasilkan pengembalian yang lebih baik dan meminimalkan risiko. Atau risikonya lebih besar dari pengembalian yang dicapai. Permasalahan yang sering terjadi di lapangan yang dialami para investor adalah salah menilai dan menganalisis terhadap saham yang yang dibeli, lemahnya pengetahuan tentang saham, gagal memperoleh keuntungan (Capital Loss), tidak memperoleh capital again, tidak mendapatkan deviden, perusahaan tidak likuit. Melihat fenomena tersebut perlu melakukan analisis tingkat keuntungan berinvestasi di saham syariah LQ45 di Pasar Modal Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan korelatif dengan pendekatan studi literatur dengan sumber data yaitu data sekunder. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan bahwa rata-rata return saham syariah sebesar sebesar-0,010424062 atau -1 %. Hal tersebut 17 perusahaan saham syariah, terdapat 10 perusahaan mendapatkan hasil return yang negatif sehingga sangat berdampak pada rata-rata return saham syariah secara keseluruhan
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH
Keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Salah satu institusi pemerintahan yaitu kejaksaan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pengaturan fungsi kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman perlu dikuatkan sebagai landasan kedudukan kelembagaan dan penguatan tugas dan fungsi kejaksaan. Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kewenangan kejaksaan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (rechtmatigheid) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid) dalam proses peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (Prosecutorial discretionary atau opportuniteit beginselen) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif
Metode penelitian digunakan ialah Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam perspektif siyasah syar’iyah dalam penerapan hukum positif khususnya kewenangan Kejaksaan dalam keadilan restoratif, yang dilakukan dengan membandingkan, mengungkapkan, menyamakan dan menerapkan dari perspektif siyasah syar’iyah, data tersebut yang selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan dengan pokok masalah. keadilan restorative dalam Islam sudah mengajarkan arti pentingnya hukum pidana islam. Ada 3 asas ukum pidana islam yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan umat, juga banyak macam macam hukuman, ada hukuman pokok (Uqubah Ashliyah), hukuman pengganti (Uqubah Badaliyah), hukuman tambahan (Tiba’iyah) dan hukuman pelengkap (Uqubah Takmiliyah)
SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PASCA UU CIPTA KERJA
Indeed, the Indonesian state prioritizes the placement of domestic workers over foreign workers in accordance with the mandate of the Constitution Article 27 paragraph (2). In fact, the existence of foreign workers is still needed related to investment in various sectors that require special technology and expertise that have not been fulfilled by Indonesian workers. The problem is, foreign workers enter sectors that do not require special skills, even though many unskilled workers are unemployed. The Job Creation Law cuts down the licensing process for the use of foreign workers and removes some criminal sanctions and/or replaces them with administrative sanctions for violations of the norms for the use of foreign workers. The purpose of this paper is to describe the legislative ratio of changes in legal sanctions for the use of foreign workers in Indonesia after the Job Creation Act. This research is normative legal research, with a statutory approach and a conceptual approach. The stages of the research were carried out by examining the laws and regulations, namely the Employment Creation Act for the labour cluster and the Manpower Act as well as the implementing regulations related to foreign workers, then analysed provisions of legal sanctions and drawn conclusions. The results of the study, the Job Creation Law revoked the imprisonment and fines for employers who did not have an IMTA, by removing Article 42 paragraph (1) of the Manpower Law, previously a criminal offense in accordance with Article 185 paragraph (1). After the Employment Creation Law, it is sufficient for employers to only have RPTKA Ratification, and violators are subject to administrative sanctions in the form of fines, even though the function of IMTA is the same as RPTKA. The Job Creation Law abolishes criminal sanctions for violations of Article 44 paragraph (1) concerning positions and standards of competence (expertise), replacing them with administrative sanctions in the form of revocation of RPTKA Ratification. The ratio legis the elimination of criminal sanctions and/or replacing them with administrative sanctions in the Manpower Act by the Job Creation Act shows a decrease in the protection of the constitutional rights of Indonesian workers to work opportunities and decent income for humanity and is more pro-investment.Sejatinya Negara Indonesia mengutamakan penempatan tenaga kerja dalam negeri dari pada TKA sesuai amanat Konstitusi Pasal 27 ayat (2). Faktanya, keberadaan TKA masih dibutuhkan berkaitan dengan investasi di berbagai sektor yang memerlukan teknologi dan keahlian khusus yang belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia. Problematikanya, TKA masuk ke sektor-sektor yang tidak membutuhkan keahlian khusus, padahal banyak unskill workers menganggur. UU Cipta Kerja memangkas proses perijinan penggunaan TKA dan menghapus beberapa sanksi pidana dan/atau menggantinya dengan sanksi administratif atas pelanggaran norma penggunaan TKA. Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan ratio legis perubahan sanksi hukum penggunaan TKA di Indonesia pasca UU Cipta Kerja. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Tahapan penelitian dilakukan dengan memeriksa peraturan perundang-undangan yakni UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dan UU Ketenagakerjaan serta peraturan pelaksananya terkait TKA, kemudian dianalisis ketentuan sanksi hukum dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian, UU Cipta Kerja mencabut sanksi pidana penjara dan denda kepada Pemberi kerja yang tidak mempunyai IMTA, dengan menghapus Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. sebelumnya merupakan tindak pidana kejahatan sesuai Pasal 185 ayat (1). Pasca UU Cipta Kerja Pemberi Kerja cukup hanya memiliki pengesahan RPTKA, dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi administratif berupa denda, padahal fungsi IMTA sama dengan RPTKA. UU Cipta Kerja menghapus sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 44 ayat (1) tentang jabatan dan standar kompetensi (keahlian), menggantinya dengan sanksi administratif berupa pencabutan Pengesahan RPTKA. Ratio legis penghapusan sanksi pidana dan/atau menggantikannya dengan sanksi administratif dalam UU Ketenagakerjaan oleh UU Cipta Kerja menunjukkan menurunnya perlindungan hak konstitusional tenaga kerja Indonseia terhadap kesempatan bekerja dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan dan lebih pro investasi
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Prabumulih Timur Tahun 2022
The nutritional status of children under five can be influenced by various factors including:mother's education level, family income, knowledge, family environment, co-morbidities,consumption of nutrients, parenting style, number of family members, socio-culture. The aim of thestudy was to determine the factors that influence the nutritional status of toddlers in the workingarea of the East Prabumulih Health Center. This type of research is descriptive analytic with crosssectional approach. The number of samples in this study were 91 respondents who were taken byaccidental sampling technique, then interviewed and filled out questionnaires by parents and thenmeasured nutritional status with anthropometry weight/age and compared with the Z-scoreWHO_NCHS. Data analysis was performed with univariate analysis and bivariate analysis. Basedon the results of the study, it was found that variables that were statistically significant related tothe nutritional status of children under five were parents' education (p-value = 0.044), familyincome (p-value = 0.043), parental knowledge (p-value = 0.043) and family environment (p-value= 0.018). Thus it can be concluded that the four factors, namely parents' education, parentalincome, parental knowledge and family environment, have a significant relationship with thenutritional status of toddlers at East Prabumulih Health Center. It is expected that officers willincrease regular monitoring and provide counseling about the nutritional status of toddlers and theimportance of paying attention to toddler health.Status gizi balita dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: tingkat pendidikan ibu,pendapatan keluarga, pengetahuan, lingkungan keluarga, penyakit penyerta, konsumsi zat gizi, polaasuh, jumlah anggota keluarga, sosial budaya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Prabumulih Timur. Jenispenelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel padapenelitian ini adalah 91 responden yang di ambil dengan tehnik acicdental sampling, kemudiandilakukan wawancara dan pengisian kuesioner oleh orang tua lalu di lakukan pengukuran statusgizi dengan antropometri BB/U dan di bandingkan dengan nilai Z-score WHO_NCHS. Analisisdata di lakukan dengan analisis univariat dan analisis bivariat. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel yang berhubungan secara statistik bermakna dengan status gizi balitayang berhubungan adalah pendidikan orang tua (p-value = 0.044), pendapatan keluarga (p-value =0,043), pengetahuan orang tua (p-value = 0,043) dan lingkungan keluarga (p-value = 0,018).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ke empat faktor yaitu pendidikan orang tua,pendapatan orang tua, pengetahuan orang tua dan lingkungan keluarga memiliki hubunganbermakna dengan status gizi balita di Puskesmas Prabumulih Timur. Diharapkan bagi petugasuntuk meningkatkan monitoring secara berkala dan memberikan penyuluhan tentang status gizibalita dan pentingnya memperhatikan kesehatan balita
HUBUNGAN JARAK KEPELAYANAN DAN STATUS EKONOMI DENGAN PEMILIHAN PENOLONG PERSALINAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUKARAMI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021
Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam dekade terakhir menekankan agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dalam rangka menurunkan kematian ibu dan kematian bayi. Pada tahun 2015, penekanan persalinan yang aman adalah persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Profil Kesehatan Sumatera Selatan 2019 jumlah kematian ibu di Provinsi Sumatera Selatan adalah 240 dari 233.344 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2019 adalah sebanyak 43 kasus. Sedangkan kematian bayi di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2019 adalah 289 per 1.000 kelahiran hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan jarak kepelayanan, dan status ekonomi secara simultan dengan pemilihan penolong persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas Sukarami Kabupaten Muara Enim tahun 2021. Jenis penelitian yang dilakukan adalah analitik dengan metode kuantitatif menggunakan pendekatan Cross Sectional. Populasi penelitian ini adalah semua ibu hamil yang berkunjung di Puskesmas Sukarami Kabupaten Muara Enim berjumlah 65 orang. Sampel penelitian menggunakan metode total sampling, yaitu adalah semua ibu hamil yang berkunjung di Puskesmas Sukarami Kabupaten Muara Enim berjumlah 65 orang. Adapun data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 42 responden dengan jarak ke tempat pelayanan kesehatan dekat yang memilih penolong persalinan tenaga kesehatan sebanyak 29 responden (69%) dan yang memilih penolong persalinan bukan tenaga kesehatan sebanyak 13 orang (31%). Sedangkan dari 23 responden dengan jarak ketempat pelayanan kesehatan jauh yang memilih penolong persalinan tenaga kesehatan sebanyak 8 responden (34,8%) dan yang memilih penolong persalinan bukan tenaga kesehatan sebanyak 15 orang (65,2%). Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 38 responden dengan status ekonomi tinggi yang memilih penolong persalinan tenaga kesehatan sebanyak 26 responden (68,4%) dan memilih penolong persalinan bukan tenaga kesehatan sebanyak 12 orang (31,6%). Sedangkan dari 27 responden dengan status ekonomi rendah memilih penolong persalinan tenaga kesehatan sebanyak 11 responden (40,7%) dan memilih penolong persalinan bukan tenaga kesehatan sebanyak 16 orang (59,3%). Kesimpulan dari penelitian ini Ada hubungan jarak kepelayanan dan status ekonomi secara simultan dengan pemilihan penolong persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas Sukarami Kabupaten Muara Enim tahun 2021. Saran untuk pegawai Puskesmas diharapkan dapat melaksanakan program kelas ibu yang sasarannya tidak hanya ibu hamil saja melainkan tokoh masyarakat, tokoh agama, suami dan keluarga ibu hamil, serta meningkatkan pembinaan dukun bayi untuk mendukung pemanfaatan fasilitas kesehatan
URGENSI METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN WALFARE STATE
Some time ago, there was a debate in the world of constitutional law, especially in legislation. This is because in early 2020, the use of the Ombibus Law method was realized in the formation of several bills that were included in the priority prolegnas. In particular, the use of the Ombibus Law method is part of the implementation of the government's political agenda in improving several legal problems in Indonesia, especially in the world of employment. Then, one of the arguments used is to realize people's welfare through expanding employment opportunities. This can be seen from the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation where the formation of the law uses the Ombibus Law method which has never been used in Indonesia, moreover, this method is generally used in countries that adhere to the common law legal system. . One of the problems that arise from this situation is the submission of a judicial review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The tests carried out on the law were a material test and a formal test, in which the application for a formal review contained in the application to the Constitutional Court included an objection to the use of the Ombibus Law method which does not have a clear legal basis in positive law in Indonesia. The research method used in this research is normative research with analytical descriptive nature. This study aims to find out how the urgency of the Omnibus Law method in the formation of laws in Indonesia is related to the goal of the welfare state. The results of this study will answer how the urgency of using the Omnibus Law method in Indonesia is and what is its relation to the goal of the welfare stateBeberapa waktu yang lalu, terjadi perdebatan di dunia hukum tata negara, khususnya dalam perundang-undangan. Hal ini karena pada awal tahun 2020 yang lalu, terdapat wacana yang direalisasikan yakni dalam hal ini penggunaan metode Ombibus Law dalam pembentukan beberapa RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas. Terkhusus, penggunaan metode Ombibus Law ini merupakan bagian dari pelaksanaan agenda politik pemerintahan dalam memperbaiki beberapa permasalahan hukum di Indonesia, terkhusus dalam dunia lapangan kerja. Kemudian, salah satu dalil yang digunakan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui memperluas lapangan kerja. Hal ini dapat dilihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimana pembentukan undang-undang tersebut menggunakan metode Ombibus Law yang sebelumnya tidak pernah digunakan di Indonesia, terlebih metode tersebut umumnya digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Salah satu permasalahan yang timbul dari keadaan tersebut adalah diajukannya judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adapun pengujian yang dilakukan terhadap undang-undang tersebut adalah uji materil dan uji formil, yang dimana permohonan uji formil yang terdapat dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi tersebut memasukkan keberatan atas penggunaan metode Ombibus Law yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas di dalam hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana eksistensi dari metode Omnibus Law ini sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Hasil dari penelitian ini akan menjawab bagaimana urgensi penggunaan metode Omnibus Law di Indonesia dan apa kaitannya dengan tujuan negara walfare state
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG DISMENORHEA DENGAN MOTIVASI UNTUK PERIKSA KE PELAYANAN KESEHATAN DI SMP NEGERI 3 WANASARI BREBES TAHUN 2022
Dismenorhea adalah nyeri saat menstruasi atau kram menstruasi. Penyebab Dismenorhea atau kram menstruasi adalah ketika zat kimia yang disebut prostaglandin membuat rahim berkontraksi (mengencang) terlalu kuat, hal ini dapat menekan pembuluh darah di dekatnya, memotong suplai oksigen ke jaringan otot. Hal itulah yang menyebabkan rasa sakit yang hebat. Masih banyak perempuan yang menganggap nyeri haid sebagai hal yang biasa, mereka beranggapan 1-2 hari sakitnya akan hilang. Padahal nyeri haid hebat bisa menjadi tanda gejala suatu penyakit misalnya Endometriosis yang bisa mengakibatkan sulitnya punya keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan remaja putri tentang Dismenorhea dengan motivasi untuk Periksa ke Pelayanan Kesehatan di SMP Negeri 3 Wanasari Brebes. Jenis penelitian yang dilakukan adalah analitik dan rancangan penelitiannya dengan cross sectional, adapun populasinya yaitu siswi kelas VII, VIII, IX yang sudah mengalami menstruasi di SMP Negeri 3 Wanasari Brebes yang berjumlah 30 siswi. Pengambilan sampel secara random sampling, adapun variabel penelitian variabel bebas adalah pengetahuan remaja putri tentang Dismenorhea dan variabel terikatnya adalah motivasi untuk periksa ke pelayanan kesehatan. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengetahuan siswi tentang Dismenorhea yang memiliki motivasi terdapat 17 siswi, dari 17 siswi tersebut yang memiliki motivasi baik ada 82%, dan yang tidak ada motivasi hanya 18%. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh x2 hitung = 10,706 sedangkan x2 tabel = 6,635 hal ini menunjukkan bahwa x2 hitung lebih besar dari x2 tabel yaitu 10,706 > 6,635 yang artinya signifikan atau ada hubungan antara pengetahuan remaja puteri tentang Dismenorhea dengan motivasi untuk periksa ke pelayanan kesehatan di SMP N 3 Wanasari kabupaten Brebes, yang berarti semakin baik tingkat pengetahuan remaja puteri tentang Dismenorhea di SMP N 3 Wanasari kabupaten Brebes, maka akan semakin memiliki motivasi untuk periksa ke pelayanan kesehatan. Simpulan: bahwa ada hubungan antara pengetahuan remaja putri tentang Dismenorhea dengan motivasi untuk periksa ke pelayanan kesehatan di SMP N 3 Wanasari kabupaten Brebes. Saran bagi sekolah diharapkan pihak sekolah dapat mendorong siswi yang mengalami Dismenorhea untuk periksa ke pelayanan kesehatan sebagai deteksi dini