Faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dengan Covid-19 sebagai variabel moderasi

Abstract. Analysis of the factors that influence the firm value with the moderating variable of Covid-19 is the purpose of this research. Quantitative method is the research method used. Purposive sampling is made as a sampling technique. Companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the property and real estate sector in 2017-2021 became this research population. Observation period is 5 years, namely 2017-2021 and 41 companies are the samples in this study. Data testing technique uses multiple regression analysis and moderated regression analysis with the SPSS program. Data processing shows that good corporate governance (GCG), firm size, profitability, and activity simultaneously have an effect on firm value. Firm value is not influenced by good corporate governance and firm size. Firm value is influenced by profitability and activity. Firm value is influenced by profitability and Covid-19 is able to moderate and weaken the relationship between the two. Keywords: value; GCG; size; profitability; activity; covid-19.    Abstrak. Analisis faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dengan variabel moderasi Covid-19 ialah tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Metode kuantitatif ialah metode penelitian yang digunakan. Purposive sampling dijadikan sebagai teknik pengambilan sampel. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada sektor properti dan real estate pada 2017-2021 menjadi populasi penelitian ini. Periode pengamatan 5 tahun yakni 2017-2021 serta perusahaan dengan jumlah 41 menjadi sampel pada penelitian ini. Teknik pengujian data menggunakan analisis regresi berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan program SPSS. Pengolahan data menunjukkan hasil bahwa good corporate governance (GCG), ukuran perusahaan, profitabilitas, dan aktivitas secara simultan mempunyai pengaruh untuk nilai perusahaan. Nilai pada sebuah perusahaan tidak dipengaruhi oleh good corporate governance dan ukuran perusahaan. Nilai pada sebuah perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas dan aktivitas. Nilai pada sebuah perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas serta Covid-19 mampu memoderasi dan memperlemah hubungan keduanya.  Katakunci: nilai; GCG; ukuran; profitabilitas; aktivitas; covid-19

ACCELERATION OF THE ROLE OF THE KPK IN PREVENTION AND ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS POST AMENDMENT TO LAW NUMBER 19 OF 2019

The Corruption Eradication Commission in carrying out its duties and authorities is independent and free from the influence of any power. This article aims to describe the efforts of the Corruption Eradication Commission in preventing the eradication of criminal acts of corruption after the enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Crime Commission. This type of research is normative legal research which is oriented to processing legal principles, legal doctrines, and current law. This research also uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The three legal materials were collaborated in an analytical and prescriptive study in this study using a statutory and conceptual approach. The findings in this study reveal that the revised KPK Law provides convenience in enforcing the law on corruption by building synergy with other law enforcement officials such as the Indonesian National Police, the Indonesian Attorney General's Office by prioritizing prevention without ignoring the principles of eradicating corruption. In addition, the Corruption Eradication Commission's supervisory board is a state institution within the executive power cluster that carries out the task of preventing and eradicating criminal acts with a supervisory function to carry out the oversight function in the process of enforcing criminal acts of corruption committed by the Corruption Eradication Commission

TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam suatu produk sebagai bukti bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dan telah memenuhi syarat pengolahan sesuai dengan Syariat Islam. Keberadaan sertifikasi halal akan meningkatkan minat konsumen muslim dengan label halal pada kemasan produk yang mereka pilih sebagai jaminan mutu dan kualitas dari produk tersebut sehingga dapat memberi keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal menjadi Unique Selling Point bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan nilai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Negara menyiapkan regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perincian produk hukum ini selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Kurangnya informasi dan pemahaman hukum masyarakat perihal kebijakan pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal, di Kecamatan Soreang, Kota Parepare merupakan masalah dan tantangan tersendiri guna mewujudkan program Pemerintah Kota Parepare dalam pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Halal. Metode pelaksanaan kegiatan adalah ceramah dan diskusi interaktif antara masyarakat, pelaku UMKM, perangkat pemerintah kota, dan narasumber. Sertifikat halal merupakan garansi kepastian atas kehalalan produk yang diperjualbelikan. Apabila produk yang diperdagangkan tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal, terkecuali bagi pelaku usaha yang memproduksi barang dengan unsur-unsur yang dianggap haram menurut syariat Islam, maka wajib mencantumkan keterangan tidak halal (label non-halal) berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan

EFEKTIVTAS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS APLIKASI SIKS-NG DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG

Regulasi transformasi digital memberikan pemahaman tentang pentingnya digitalisasi untuk menghadapi paradigma kerja sesuai tuntutan zaman. Transformasi digital sesuai regulasi di Indonesia terkait big data. Pemerintah akan menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan fasilitas perlindungan sosial serta mendukung monitoring dan evaluasi. Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024” (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Program Jaminan Kesejahteraan Sosial yang merupakan suatu sistem yang dilaksanakan oleh negara dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan negara lainnya serta program-program yang dilaksanakan oleh Sistem Jaminan Sosial, pemberdayaan masyarakat diprioritaskan bagi fakir atau miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sampang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, namun belum optimal karena data masih ditemukan permasalahan mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat tidak sinkron dan data belum terupdate. Faktor penghambatnya adalah masih banyak data masyarakat yang tidak sinkron dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penggunaan data penerima bansos belum dimutakhirkan dan data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Urusannya masih belum terarah secara optimal

Penerapan Teknik Mind Mapping untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN 14 Batu Basa

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar IPS Siswa kelas V SDN 14 Batu Basa, Kecamatan Pariangan. Permasalahan ini dipicu oleh pelaksanaan pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah, sehingga menyebabkan siswa jenuh dan bosan dalam proses belajar mengajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPS Siswa kelas V SDN 14 Batu Basa, Kecamatan Pariangan melalui penerapan pembelajaran dengan model mind mapping. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 14 Batu Basa, Kecamatan Pariangan sejumlah 16 orang siswa (4 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan atau tindakan, pengamatan, dan refleksi. Variabel penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang difokuskan pada ranah kognitif. Data diperoleh dari hasil tes berupa ulangan harian pada setiap akhir siklus. Agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan maka analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif.          Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I jumlah siswa yang tuntas sebanyak 10 orang siswa (ketuntasan klasikal sebesar 62,5%) dengan nilai rata-rata 73,75, mengalami kenaikan pada siklus II jumlah siswa yang tuntas sebanyak 14 orang siswa (ketuntasan klasikal sebesar 87,5%) dengan nilai rata-rata 84,06.  Selisih peningkatan jumlah siswa yang tuntas atau ketuntatasan klasikal sebesar 25%. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran mind mapping pada mata pelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 14 Batu Basa, Kecamatan Pariangan.

THE POSITION OF WOMEN IN THE MAYBRAT TRIBE CUSTOM INHERITANCE

Customary inheritance law is a law that contains lines of provisions regarding the system and principles of inheritance law, inheritance, heirs, heirs, as well as how the inheritance is transferred to its control and ownership from the heir to the heir. As for what is meant by inherited assets are the assets of heirs who have died, whether the assets have been divided or are still in a state that is not divided. This includes inherited assets, namely heirlooms, marital assets, original assets, inherited assets, and joint assets. Heirs are people who pass on their inheritance to the heirs (heirs). Heir is a term that refers to people who receive inheritance from the heir.The results showed that in the process of inheritance in the Maybrat Tribe community, only sons were entitled to inheritance in the form of customary assets in the form of WAN (Heirloom cloth), beads, land/customary rights, houses/buildings, livestock. Girls have unequal or unequal inheritance rights with boys. Daughters do not get inheritance because if the girl marries, she will leave her family and enter her new family to follow her husband. The Maybrat indigenous people adhere to a patrilineal family system in which family membership is drawn or calculated based on male lineage (father). The patrilineal family system adopted by the Maybrat tribe is a mayoral inheritance system which causes only male descendants to inherit, because the position of a man is more important than his sister who is considered able to take care of and carry on family responsibilities

UPAYA GURU DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA SEKOLAH DASAR

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembentukan karakter siswa. Melihat banyaknya perundungan maupun penyimpangan yang dilakukan oleh siswa sekolah dasar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan upaya guru dalam membentuk karakter siswa sekolah dasar. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Untuk menguji keabsahan data digunakan uji kredibilitas dengan menggunakan metode triangulasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pembentukan karakter siswa di gugus III Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan diterapkan melalui pembiasaan baik yang diterapkan guru, keteladanan  guru, dan integritas dalam proses pembelajaran untuk mencerminkan terwujudnya karakter religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli sosial. Adapun hambatan yang ditemukan yaitu kepribadian siswa yang berbeda, minimnya perhatian orang tua terhadap perkembangan siswa, serta pengaruh lingkungan tempat tinggal siswa.

Efektivitas Model PBL Berbasis Etnomatematika Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Sekolah Dasar

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model PBL berbasis etnomatematika terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika.  Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain One-Group Pretest Posttest.  Subyek penelitian terdiri dari 29 peserta didik kelas V SD Negeri Wirun 04. Teknik  sampling  menggunakan sampling jenuh sehingga sampel dan populasi sama. Teknik pengumpulan data berupa tes, observasi, dan dokumentasi.  Kelayakan instrumen di uji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data meliputi  uji normalitas, uji  paired sample t-test, dan uji n-gain.  Hasil uji normalitas menyatakan data terdistribusi normal. Hasil uji paired sample t-test diperoleh nilai signifikansi 0,000   ttabel (13,792 > 1,701), menunjukkan terdapat perbedaan nilai rata-rata sehingga model PBL berbasis etnomatematika berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Hasil uji n-gain menunjukkan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika sebesar 57,2, ditafsirkan cukup efektif.  Sehingga, disimpulkan bahwa model PBL berbasis etnomatematika cukup efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas V SD Negeri Wirun 04.Kata Kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah, Etnomatematika, Kemampuan Pemecahan Masalah, Sekolah Dasar

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

Posyandu Balita yang diperuntukan pada anak yang berada pada rentang usia 0-5 tahun. Yang mana dimasa balita kita harus memantau perkembangan anak dan proses tumbuh kembang anak untuk menghindari status gizi buruk dan menghindari pekembangan anak yang abnormal. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi program posyandu balita di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik purposive sampling. Responden penelitian ini berjumlah 6 orang, yang terdiri atas 3 masyarakat yang menghadiri posyandu di desa kolam, dua kader posyandu dan 1 bidan desa. Hasil dari penelitian diketahui berdasarkan dari wawancara bahwa posyandu diwilayah kerja puskesmas di desa kolam kecamatan percut sei tuan secara rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali pada tanggal 6. Para kader posyandu dan bidan desa aktif dalam melaksanakan tugas nya. Pemberian imunisasi di Posyandu belum maksimal karena masih banyak orang tua yang tidak mau anaknya diimunisasi dengan alasan antara lain takut demam setelah diimunisasi, imunisasi tidak memberi manfaat apapun karena anaknya yang lain tetap sehat walaupun tidak diimunisasi, serta imunisasi itu haram. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa para kader posyandu dan bidan desa aktif dalam melaksanakan tugas nya setiap bulannya. Perkembangan posyandu juga sangat tinggi dengan antusias para ibu balita serta para kader yang keliling disetiap rumah untuk memberitahu jadwal posyandu

ACTUALIZATION OF ISLAMIC LAW IN THE SHARIA BUSINESS UNIT OF THE MAKASSAR BRANCH STATE SAVINGS BANK

This research was conducted at the Sharia Business Unit of the State Savings Bank (BTN), Makassar Branch. The sample was selected purposively as many as 75 respondents. Data were analyzed descriptively using tables. The results of the study show that the low actualization of Islam in the Sharia Business Unit of the Makassar Branch of the State Savings Bank (BTN) has not gone well based on sharia principles. The position of employees in the Syariah Business Unit of the Makassar Branch of the State Savings Bank is experiencing a dilemma where in one position the Bank's employees are instructed to work based on Islamic Sharia in attracting customers while on the other hand they are given targets by management. State Savings Bank Sharia Business Unit (BTN), Makassar Branch. They will receive a negative valuation and will even receive sanctions from the management of the Makassar Branch Sharia Business Unit of the State Savings Bank (BTN) because they cannot reach the target