ANALISIS PENGETAHUAN DAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP ADANYA DAS SUNGAI BEDADUNG DI KABUPATEN JEMBER

Permasalahan kualitas air sangat banyak kita temui di lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan banyaknya sampah yang dapat mencemari kebersihan air di dalamnya. Adanya jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran air karena sampah plastik dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat sekitar DAS Bedadung. Metode Penelitian yang akan saya pakai adalah wawancara, sehingga akan melakukan observasi secara langsung yang kemudian akan memasuki pada tahap penelitian kualitatif atau berbentuk data. Dengan demikian data yang dihasilkan akan lebih valid dikarenakan peneliti akan melakukan turun lapangan secara langsung dan mengamati lingkungan sekitar. Hasil Penelitian adalah masih banyak warga yang berada di sekitar sungai yang membuang sampah sembarangan. Hal ini sudah mengakibatkan 2 kali banjir namun warga masih tetap ada yang membuang sampah sembarangan di sungai dan sekitarnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat sekitar masih belum memahami dengan benar apa itu mencintai alam dan melestarikan adanya sungai yang ada di tempat. Masyarakat sekitar sungai hanya mampu memanfaatkan tapi tidak mampu menjaganya. Namun, hal ini hanya dilakukan oleh beberapa orang. Kebanyakan masyarakat sudah menjaga sungai dengan baik

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAMPAK COVID 19 MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) (Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Borontalo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan analisis jalur yang mengedepankan aspek narasi deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukan program tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tuladenggi telah disosialisasikan oleh pemerintah Desa melalui berbagai kegiatan yang mengumpulkan masyarakat, maupun pelibatan unsur aparat pemerintah pada tingkat Dusun. Program bantuan langsung tunai (BLT) model pendanaannya adalah melalui kebijakan anggaran dana Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa dengan melibatkan masyarakat didalamnya. Untuk mendukung tercapainya tujuan program, maka komitmen kerja pemerintah Desa telah ditunjukan dengan adanya sinergitas dan konsistensi sejak tahapan pengusulan pendataan sampai pada dana diterima langsung oleh masyarakat. Sebagai saran dari peneliti terhadap pemerintah Desa Tuladenggi dalam melaksanakan kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) adalah Perlu dimaksimalkan lagi dengan berbagai cara untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program atau kebiajakan yang diambil dan dilaksanakan, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung dan menyebarkan informasi penting akan setiap kebijakan yang diambil

PENGARUH MEDIA FLASH CARD TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN SISWA KELAS 2 SD NEGERI 01 ULAK KEMANG

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media flash card terhadap kemampuan membaca permulaan siswa kelas 2 SD Negeri 01 Ulak Kemang. Metode penelitian ini menggunakan pretest-postest control design eksperimental dengan memakai pretest-posttest only control design. Populasi yaitu siswa kelas II SD Negeri 01 Ulak Kemang berjumlah 47 orang. Populasi dilanjutkan dengan pemilihan sampel menggunakan teknik sampling purposive, didapat 47 orang, yaitu kelas II.A sebagai kelas eksperimen media flash card dan kelas II.B menggunakan kemampuan membaca permulaan. Pengumpulan data diambil dengan memberikan tes kemampuan membaca permulaan. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara media flash card terhadap kemampuan membaca permulaan.Kata Kunci: media flash card, kemampuan membaca permulaa

ANALYSIS OF THE PHENOMENA OF THE MASS JUDGMENT FROM A LEGAL SOCIOLOGICAL POINT OF VIEW

The act of taking the law into your own hands (eigenrichting) is a disgraceful act and also violates the laws in force in Indonesia. Vigilante is referred to from the Dutch language, namely "Eigenrechting" which means how to take the law by yourself, take rights without regard to the law, without being known by the government and without using the tools of government power. Facts on the ground show that there are vigilante acts that almost always occur at the same time as a number of other individual rights are violated. For this reason, the state prohibits vigilante action because it is contrary to applicable law. Taking the law into your own hands is also an indicator indicating a low level of legal awareness in society. This paper aims to provide an overview of vigilantism (Eigenrechting) and to explain the phenomenon of mass judgment from the perspective of the sociology of law. This study applies normative legal research using approaches that include the Case Approach, Legislation Approach and Legal Concept Analysis Approach. Based on the analysis carried out, it can be seen that vigilante acts are triggered by emotional factors towards law enforcers and suspected criminals. On the other hand, perpetrators of taking the law into their own hands can be subject to criminal penalties in accordance with Article 351 of the Criminal Code and Article 261 of Law no. 1 of 2023. The act of taking the law into your own hands according to the national legal order violates the principle of the presumption of innocence so that a determination regarding whether an individual is guilty or not must go through a legal process first, this is because there is a chance that he is not guilty but becomes a victim of taking the law into his own hands

LEGAL ASPECTS OF CONVECTION-BASED MSME B3 WASTE MANAGEMENT VALUES OF LEGAL JUSTICE

Environmental pollution which can result further because in addition to environmental damage it also poses a hazard, namely specifically the presence of known hazardous and toxic waste. in Sukaraos Village, Cikijing District, Majalengka Regency, which can result in B3 waste pollution in its business so this needs attention from the central government and local governments. The author will review this research to find out related to legal studies in B3 waste management to realize legal justice and aspects of law enforcement carried out by the Majalengka Regency Environmental Service. the analysis is qualitative analysis. Majalengka Regency Regent Regulation Number 33 of 2019 related to the management of hazardous and toxic waste does not reflect legal justice for MSME business actors Convection this is due to the absence of obligations from the local government for the allocation of B3 waste management for business actors, difficult permits and management fees waste that is charged to business actors and is expensive. The aspects of law enforcement carried out by the Majalengka Regency Environmental Service are still not effective because there are factors in law enforcement itself, including legal factors, law enforcement factors, facilities factors, community factors and legal culture factors that have not been realized by the community. The conclusion of this study is that the existing regulations in Majalengka Regency and other regulations have not created legal justice for the perpetrators themselves because environmental law enforcement and protection of business actors have not been maximized due to several law enforcement factors that do not run optimally

Keterampilan Abad 21 Kaitannya Dengan Karakteristik Masyarakat di Era Abad 21

Keterampilan abad 21 adalah keterampilan penting yang harus dikuasai oleh semua orang dalam menghadapi kehidupan abad 21. Keterampilan abad 21 yang harus dikuasai oleh setiap individu terdiri dari learning skills, literacy skills, serta life skills. Karakteristik masyarakat abad 21 merupakan ciri khas yang dimiliki oleh seseorang yang membedakan dengan yang lain, terdiri dari kritis, kreatif, komunikatif, adaptif, kepemimpinan, inisiatif, serta kepekaan sosial dan budaya.Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunalkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (literature review). Variabel pada penelitian studi pustaka (literature review) bersifat tidak baku. Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan bahwa kaitan antara keterampilan abad 21 dengan karkteristik masyarakat abad 21 sangatlah erat. Keterampilan abad 21 merupakan dasar dalam pembentukkan karakteristik masyarakat. Apabila setiap orang mahir menguasai keterampilan abad 21 secara tidak langsung karakteristik masyarakat akan terbentuk mengikuti era saat ini

PENGARUH MOTIVASI DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT SUNLIFE FINANCIAL INDONESIA PADA DIVISI TELEMARKETING JAKARTA SELATAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahuengaruh positif dan signifikan variabel motivasi terhadap kinerja karyawan, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan variabel stres kerja terhadap kinerja karyawan dan untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan variabel motivasi dan stres kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT.Sunlife Financial Indoneesia pada divisi telemarketing Jakarta Selatan. Sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh yang berjumlah 66 karyawan. Teknik pengumpulan data melalui data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, multikolineritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t dan uji f. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT.Sunlife Financial Indonesia pada divisi telemarketing Jakarta Selatan, hal tersebut dapat dibuktikan dari persamaan regresi linier sederhana Y= 21,067+0,698X1. (2) Secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara stress kerja terhadap kinerja karyawan pada PT.Sunlife Financial Indoneesia pada divisi telemarketing Jakarta Selatan, hal tersebut dapat dibuktikan dari persamaan regresi linier sederhana Y= 11,174+0,831X2, dan nilai thitung 4,969 > ttabel 1,997 dengan signifikan 0,000 Ftabel 3,99 dengan tingkat siginifikan 0,000 < 0,05

CORRELATION BETWEEN GENERAL CRIMINAL PROVISIONS AND SPECIAL CRIMINAL PROVISIONS CONCERNING THE CRIMINAL ACTION OF DEFENSE

The purpose of this study is to find out how the general criminal and special criminal arrangements regarding the criminal act of defamation. This research uses an empirical juridical approach. The juridical approach is used to analyze various laws and regulations related to the implementation of the criminal defamation settlement process. Meanwhile, the empirical approach is used to analyze law which is seen as patterned social behavior in people's lives that always interact and relate to social aspects. The provisions for criminal acts of defamation in the Information and Electronic Transactions Law in its implementation refer to the legal provisions in the Criminal Code Articles 310 and 311 of the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Act Article 27 paragraph (3), Article 45 paragraph (1). This was emphasized because it was the result of an amendment to the provisions of Article 27 paragraph (3) which was considered by some people to be a rubber article because it was not accompanied by an explanation of the article regarding the measure of being said to be defamation

SANKSI PIDANA PROSTITUSI SIBER BAGI PELAKU DAN MUCIKARI DI INDONESIA

Tindak pidana prostitusi online ada perbedaan sanksi pidana antara mucikari dengan PSK, dari hasil pembahasan bahwa ada perbedaan antara sanksi pidana mucikari dengan PSK. Hal ini dapat dilihat KUHP pada pasal 296 dan 506 KUHP dimana kedua pasal tersebut pada dasarnya memberikan ketentuan pidana terhadap tindakan seseorang yang menyediakan dan mempermudah orang lain dalam melakukan perbuatan cabul dengan cara menyediakan jasa PSK pada orang-orang tertentu, dan hal tersebut dijadikan sumber pendapatan daripada seseorang (muncikari). Termasuk Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 12 (UU PTPPO) turut memberikan ketentuan pidana bagi mereka yang menyediakan, memperjual belikan dan mempermudah seseorang dalam melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.  Perbandingan penerapan sanksi pidana antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap prostitusi online dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Sedangkan sanksi pidana di dalam UU PTPPO yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi terdapat pada pasal Pasal 2, 3, dan 4

PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE DI DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan semua orang yang dapat mencegahnya. Globalisasi yang sempurna menghubungkan seluruh komunitas digital, salah satunya adalah sektor bisnis yang disebut e-commerce. E-commerce memiliki perbedaan dari perjanjian jual beli konvensional dan membawa konsekuensi hukum yang berbeda dan juga terdapat beberapa permasalahan yang belum lazim dijelaskan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Hasil penelitian adalah pemenuhan syarat kesepakatan para pihak dalam membuat kontrak jual beli dalam e-commerce dapat dipenuhi apabila memenuhi ketentuan di dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga apabila kontrak tersebut telah memenuhi kedua aturan tersebut, maka dari sudut pandang kesepakatan dianggap sah dan dan mengikat para pihaknya. Oleh sebab itu, kata sepakat merupakan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdata