Jurnal Universitas Islam Malang

    PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN DINOYO KOTA MALANG

    Get PDF
    Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya permasalahan dalam pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik pada sebuah instansi pemerintahan. Salah satunya adalah Kantor Kelurahan Dinoyo Kota Malang yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pada pemberian layanan tidaklah selalu berjalan dengan baik, didalam pelaksanaanya akan terdapat faktor-faktor yang mampu mempengaruhi pelaksanaan dari akuntabilitas pelayana publik tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melakui observasi, wawancara dokumentasi dan angket. Hasil dari penelitian ini akuntabilitas pelayanan publik di kelurahan Dinoyo sudah cukup baik.dari segi keberadaan kualitas perilaku moral yang memenuhi syarat (moral conduct) dan Kenampakan Fisik (Tangible) serta Respon/daya tanggap (Responsiveness) dirasa masih kurang baik, sebab masih adanya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Sedangkan pada Keterbukaan (Openess) dan Keandalan (Reliability) sudah cukup baik sebagaimana dari hasil kepuasan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna jasa layanan. Faktor pendukung pada pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik ialah standar operasional prosedur yang dijalankan serta pegawai dengan kedisiplinan yang tinggi, keterbukaan serta kehandalan dalam memberikan pelayanan. faktor penghambat pada pelaksanaan akuntabilitas pelayanan pulik adalah ketidakadilan didalam memberikan pelayanan, sikap yang dianggap masih kurang ramah, sarana prasaran yang belum maksimal, daya tanggap yang masih rendah serta kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini perlu diperhatikan agar dapat terciptanya akuntabilitas pelayanan yang baik.   Kata Kunci : Akuntabilitas, Pelayanan Publik

    MOTIVASI MASYARAKAT PERBATASAN INDONESIA DALAM MENGGUNAKAN BARANG IMPOR DARI NEGARA MALAYSIA (Studi Kasus Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat)

    Get PDF
    ABSTRAKSeorang administrator harus memperhatikan efisiensi suatu nilai dan juga harus mengetahui rasionalitas kepuasan dari masyarakat itu sendiri. Di masa sekarang masyarakat perbatasan sendiri cenderung rentan dalam berbagai hal bukan karena hidupnya yang jauh terpelosok dari kehidupan ynag ramai, karena nyata nya walaupun berada di dearah yang terpelosok, warga masyarakat perbatasan memilik banyak keuntungan dari masyarkat lain nya yang tinggal diperkotaan. Karena biasanya untuk masuk ke negara lain yang bertetangga dengan daerahnya maka akan lebih mudah dibandingkan dengan masyarakat lainnya.                 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Motivasi Masyarakat Perbatasan Indonesia Dalam Menggunakan Barang Impor Dari Negara Malaysia. Untuk Mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif yaitu dengan cara menguraikan dan menggambarkan keadaan yang riil atau yang sebenarnya dan tentu saja berdasarkan pada fakta yang ada dan yang terjadi pada saat ini. Penelitian kualitatif sendiri ialah penelitian untuk peristiwa atau fenomena tentang apa yang dalami oleh subjek penelitian nya seperti, perilaku,persepsi, motivasi dan tindakan lain nya. Secara holitis dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; (1) Motivasi Penggunaan Barang Impor Dari Negara Malaysia Bagi Masyarakat Perbatasan yaitu ialah rata-rata motivasi masyarakat perbatasan dalam menggunakan barang impor sangatlah beragam yaitu, karena Barang impor dari malaysia jarang mengalami kenaikan atau perubahan harga yang signifikan,  jarak tempuh yang lumayan dekat ketimbang harus pergi ke kota lain nya (2) Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Pengunaan Barang Impor Di Wilayah Perbatasan yaitu ialah kebanyakan pelayanan yang diberikan dimalaysia cenderung ramah dan bersahabat serta tak jarang pula diberikan potongan harga dan  untuk pembelian barang-barang impor  kualitas nya kebanyakan lebih bagus dari barang atau produk lokal.Kata Kunci : Motivasi, Masyarakat perbatasan, barang impo

    Model Pendekatan Education of the Mother Community (EMC) dalam Pencegahan Diare pada Anak di Pekapuran Raya

    Get PDF
    AbstractMorbidity of diarrhea diseases in developing countries is a public healthconcern because the prevalence is still high particularly for children under five years. 207 children recorded had the diarrhea in Pekapuran Raya.This study aims to know the benefits of model approach of education of the mother community (EMC), particularly to the mother'sknowledge on prevention of diarrhea. Quasi-experimental research design one group pre-post test design conducted on 38 mother that have children under five years in Pekapuran Raya Subdistrict of Banjarmasin. The results of pre-test and post-test shows that there is understanding increased the mothers for prevention of diarrhea afterpromotion using model approach of education of the mother community(p <0,05). This model proven to be useful for deliver the healthy information concerning prevention of diarrhea for children. Keywords:diarrhea, prevention, model, education of the mother community (EMC

    ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP LIMBAH DOMESTIK DI KECAMATAN LOWOKWARU MALANG

    Get PDF
    Abstrak Faktor-faktor pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah Lowokwaru Malang sebagian besar penyebabnya adalah masih kurangnya kesadaran  masyarakatnya dalam menjaga lingkungan dan masyarakat Lowokwaru sendiri yang masih kurang mengerti dampak dan kerugian yang akan ditanggung kelak dan Penerapan sanksi untuk pelaku pencemaran yang dilakuakan masyarakat wilayah Lowokwaru Malang masih termasuk kategori ringan karena pencemaran yang terjadi di wilayah tersebutpun dalam tahap yang dapat dianggap masih ringan oleh karena itu sanksi yang diberikan atau diberlakukan kepada wilayah ini berupa pembersihan atau membersihkan atas pencemaran yang dilakukan.Kata kunci: pencemaran, lingkunganm, masyarakat Abstract             In the results of the analysis of the research conducted, it can be concluded that the environmental pollution factors that occur in the Lowokwaru Malang region are mostly caused by a lack of public awareness in maintaining the Lowokwaru community and environment which still does not understand the impacts and losses that will be borne in the future. the pollution perpetrators carried out by the community of Malang Lowokwaru region are still included in the mild category because the pollution that occurs in the area is also in a stage that can be considered still mild, therefore sanctions given or enforced in this area are in the form of cleaning or cleaning up the pollution carried out.Keywords : pollution, environment, communit

    UPAYA HUKUM PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN

    Get PDF
    Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan yang diatur, baik dalam hukum islam, maupun hukum positif. Di lain sisi, tidak sedikit perkawinan yang tidak bisa dipertahankan dan berujung pada perceraian. Perceraian menyebabkan anak dalam perkawinan menjadi korban, dimana sangat terlihat dari hak-hak yang didapatkan anak menjadi terbatas akibat perceraian. Hak-hak anak yang tidak dipenuhi bapak dapat digugat dalam perkara perceraian. Kendati demikian, banyak bapak yang lalai dan tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Agama yang bersifat menghukum. Di sisi lain, upaya hukum pemenuhan hak-hak anak yang tidak dipenuhi bapak pasca perceraian belum diatur jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) hak-hak yang dimiliki anak pasca putusan perceraian; 2) faktor-faktor penyebab tidak dipenuhinya hak-hak anak pasca putusan perceraian; dan 3) upaya hukum pemenuhan hak-hak anak pasca putusan perceraian. Dalam penelitian ini, dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan kondisi lapangan melalui pendekatan kasus, dimana diambil contoh putusan pengadilan terkait putusan perkara perceraian yang menghukum bapak sehubungan dengan hak-hak anak, dan pasca putusan bapak tersebut lalai dalam melaksanakan isi putusan. Selain itu, dilakukan pengkajian dengan pendekatan kasus tersebut melalui wawancara dengan beberapa tenaga profesi hukum untuk menjawab rumusan masalah. Hasil pengkajian selanjutnya disusun dan dibahas, serta dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3400/Pdt.G/2016/PA.Sda. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 1) hak-hak anak akibat perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terbatas pada hak pemeliharaan, hak pendidikan, dan hak biaya keduanya; 2) faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipenuhinya hak anak oleh bapak pasca putusan perceraian, meliputi faktor ekonomi, faktor bapak menikah lagi, dan faktor psikologi; serta 3) upaya hukum pemenuhan hak anak pasca putusan perceraian, yaitu eksekusi isi putusan, gugatan perdata di luar perkara perceraian, dan pengalihan tanggung jawab demi terpenuhinya hak-hak anak. Kata kunci: perceraian, hak anak, faktor tidak dipenuhinya hak anak, upaya hukum Marriage is one aspect of life that is regulated, both in Islamic law, as well as positive law. On the other hand, there are not a few marriages that cannot be sustained and lead to divorce. Divorce causes children in marriage to be victims, where it is very evident that the rights obtained by children are limited due to divorce. Children's rights that are not fulfilled by a father can be sued in a divorce case. Nevertheless, many fathers are negligent and do not carry out the contents of the Judicial Court's Judgment. On the other hand, legal efforts to fulfill children's rights that are not fulfilled after the divorce have not been clearly regulated. The purpose of this study was to find out: 1) the rights of children after the divorce decision; 2) factors that cause the lack of fulfillment of children's rights after the divorce decision; and 3) legal efforts to fulfill children's rights after the divorce decision. In this study, a study of laws and regulations was carried out and related to field conditions through a case approach, where a court decision was taken regarding divorce cases that punished fathers in connection with children's rights, and after the father's decision was negligent in carrying out the decision. In addition, a case study approach was carried out through interviews with several legal professionals to answer the problem statement. The results of the assessment were further compiled and discussed, and linked to the Decision of the Sidoarjo Religious Court No. 3400 / Pdt.G / 2016 / PA. Regional. These results indicate that 1) children's rights due to divorce regulated in laws and regulations are limited to maintenance rights, educational rights, and rights to both costs; 2) factors that cause the fulfillment of children's rights by the father after the divorce decision, including economic factors, the factor of remarriage, and psychological factors; and 3) legal efforts to fulfill children's rights after the divorce decision, namely the execution of the contents of the decision, civil claims outside the divorce case, and the displacement of responsibility for the fulfillment of children's rights. Keywords: divorce, children's rights, factors not fulfilling children's rights, legal effort

    PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TEHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMBALAKAN HUTAN

    Get PDF
    Kajian pertanggungjawaban hukum pidananya merupakan norma yuridis yang sedang berlaku di Indonsia yang mengatur masalah kejahatan atau perusakan hutan, diantaranya pembalakan hutan (illegal logging) yang sudah  terumus dengan jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa setiap bentuk perusakan terhadap sumberdaya  hutan atau pembalakan secara ilegal merupakan tindak kejahatan atau tindak pidana.Kata kunci: kejahatan, perusakan hutan, pertanggungjawaban hukum The review of criminal law accountability is a juridical norm that is currently in force in Indonesia which regulates the problem of crime or forest destruction, including illegal logging which has been clearly formulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, that any form of destruction of forest resources or illegal logging is a crime or criminal act.Keywords: crime, forest destruction, legal responsibilit

    TINDAK PIDANA PERBANKKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

    Get PDF
    Tindak pidana perbankkan dalam perpektif hukum Indonesia berpijak pada hukum positip, diantaranya berbagai produk peraturan perundang-undangan yang sudah lebih dahulu mengaturnya. Ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan suatu perbuatan atau aktifitas perbankkan dapat dikategorkan sebagai tindak kejahatan.  Diantara peraturan perundang-undangan ini adalah UU Perbankan. Kata kunci: tindak pidana, korban, perankkan, hukum Bank crimes in the perspective of Indonesian law are based on positive law, including various legislation products that have already been regulated. There are a number of laws regulation that can be used as references to determine an act or banking activity can be categorized as a crime. Among these laws regulation is the Banking Law.Keywords: criminal acts, victims, banking, la

    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA DAN PEMBELI BUKU TERKAIT HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA

    Get PDF
    AbstrakKasus pembajakan saat ini semakin tinggi dan semakin banyak ditemui, mulai dari pembajakan musik, film, software, data base, karya-karya sastra buku, ilmu pengetahuan, dan gambar atau fotografi. Peringkat pembajakan di Indonesia, khususnya hak cipta, menempati urutan ketiga terbesar di dunia. Pembajakan seakan-akan sudah menjadi budaya dan sulit untuk diatasi, khususnya di Indonesia. Jika melihat definisi pembajakan buku yang biasa tercantum di setiap buku, yaitu upaya memperbanyak buku dengan cara dicetak, digandakan  atau cara lain tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit buku terkait, maka akan ditemukan banyak sekali pihak yang secara sadar ataupun tidak sadar bisa disebut pembajak. Dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sangat penting, mengingat perkembangan perlindungan hak cipta dan perlindungan hukum padanya bagi pencipta masih belum maksimal.Kata kunci: hak cipta, perlindungan hukum, sanksi huku

    PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA

    Get PDF
    Anak sebagai pelaku atau tersangka kecelakaan lalu lintas dapat disebut sebagai pengemudi kendaraan bermotor. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas bahwa, Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa pengemudi kendaraan bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas yang dilakukannya, tak terkecuali yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan terjadinya celakanya orang lain, baik itu luka, cacat tubuh bahkan meninggal dunia. Pertanggungjawaban tersebut adalah pertangungjawaban hukum dimana seorang anak menurut ketentuan hukum acara pidana anak yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, hukum acara pidana yang berlaku bagi seorang anak mempunyai pengecualian.Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Anak, Kecelakaan Lalu Lintas      AbstractChildren as perpetrators or suspects in traffic accidents can be called drivers of motorized vehicles. As stated in the provisions of article 234 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation concerning Traffic that, Drivers, owners of Motorized Vehicles, and / or Public Transport Companies are responsible for losses suffered by Passengers and / or property owners and / or third party due to driver negligence. Based on these provisions, it is clear that the driver of the vehicle is responsible for the traffic accidents he committed, not least those carried out by the child which caused the harm to others, whether injured, disfigured or even died. This responsibility is a legal responsibility whereby a child is in accordance with the provisions of the criminal procedure law applicable in Indonesia. However, criminal procedure applicable to a child has an exception.. Keywords : Accountability, Children, Traffic Accidents 

    PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN KINERJA EKSEKUTIF

    Get PDF
    Abstrak Secara teoritis, fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.  Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Probolinggo merupakan salah satu fungsi yang sudah digariskan oleh peraturan perundag-undangan, yang memang harus dilaksanakan oleh DPRD. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada pemerintah daerah, dalam hal ini pada bupati/walikota dan jajarannya  merupakan fungsi strategis yang bisa menjadikan terwujudnya pemerintahan yang baik dan berwibawa.Kata kunci: pengawasan, pemerintahan daerah, fungsi strategis Abstract Theoretically, the supervisory function is one of the management functions to ensure the implementation of activities in accordance with established policies and plans and to ensure that the objectives can be achieved effectively and efficiently. Supervision by the Probolinggo City DPRD is one of the functions outlined by the legislative regulations, which indeed must be carried out by the DPRD. Supervision carried out by the DPRD to local governments, in this case the regents / mayors and their ranks is a strategic function that can make the realization of good and authoritative government.Keywords: supervision, regional government, strategic function
    Jurnal Universitas Islam Malangis based in ID
    Repository Dashboard
    Do you manage Jurnal Universitas Islam Malang? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!